HOME
ABOUT US
SERVICES
OUR CLIENTS
CAREER
GALLERY
OPINION
CONTACT US
Training News
More News »


Call Us
+62 21 57903873 or click here to apply online
Investment Advisory Business Advisory Event Management

Opinion
09-10-2009
BBM, BLT, BKM, dan ‘BT’

Saya ingin mengawali tulisan ini dengan singkatan terakhir pada judul diatas, yaitu ‘BT’. Akhir-akhir ini saya memang ‘bete’ menonton tayangan-tayangan di televisi lokal: Berbagai demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang cenderung anarkis, berbagai kekerasan yang dilakukan oleh sesama rakyat Indonesia, berbagai ‘pahlawan kesiangan’ yang mendadak muncul mencaci-maki pemerintah, kerusuhan-kerusuhan sporadis di sana sini dalam kaitannya dengan kenaikan harga BBM, sampai para anggota DPR yang tiba-tiba menjadi ‘super galak’ dengan menuntut hak angket atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. Sudah beberapa hari ini saya memboikot televisi lokal, dan – apabila kebetulan terpaksa berhadapan dengan pesawat televisi – memilih menonton tayangan-tayangan iklan yang bersih dari berita-berita running text  karena jauh lebih menghibur di saat hidup semakin sulit.

Subsidi versus pasar bebas

Tidak ada gunanya lagi kita saling berbantah, karena faktanya harga minyak dunia naik di luar perkiraan siapapun. Negara adidaya Amerika Serikat pun saat ini terhenyak dan cukup terpukul dengan kenaikan harga minyak yang sampai menyentuh angka US$139 / barrel. Sebagai bagian dari rakyat dunia, alangkah anehnya apabila rakyat Indonesia tidak ikut menderita atas kenaikan harga ini sesederhana karena pemerintah harus menanggung subsidi yang luar biasa besar, padahal pemerintah Indonesia jauh lebih ‘miskin’ dibandingkan dengan pemerintah Amerika Serikat. Fakta yang tidak menyenangkan, memang. Bila meminjam istilah pemenang Nobel, Al Gore, ini adalah “inconvenient truth”.

Subsidi merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap pasar. Walaupun ada baiknya, namun lebih banyak buruknya. Pertama, komoditi yang harganya disubsidi – biasanya komoditi yang tidak terbaharui seperti BBM – akan lebih cepat habis kalau dibandingkan dengan bila harganya disesuaikan dengan harga pasar (spot price). Harga bersubsidi pada gilirannya akan meningkatkan permintaan sedemikian rupa sehingga mencapai suatu titik keseimbangan semu (quasi equilibrium), yakni suatu jumlah permintaan yang sesuai dengan harga ‘murah’ atau harga bersubsidi tersebut. Kedua, subsidi dalam jangka menengah ataupun jangka panjang akan meminimalkan usaha untuk menemukan sumber-sumber baru, usaha-usaha konservasi dan inovasi, serta langkah-langkah atau upaya eksplorasi baru. Ketiga, jika pada saatnya nanti komoditi yang disubsidi ini benar-benar habis, maka adaptasi harus dilakukan secara drastis dan sekaligus, sehingga menjadi terasa berat dan teramat menyakitkan. Bandingkan apabila harga komoditi ini dinaikkan setiap tahun – atau bahkan setiap bulan – secara berkala, maka adaptasi akan dapat dilakukan oleh masyarakat sedikit demi sedikit atau secara gradual dari tahun ke tahun. Bayangkan saja bila setiap bulan harga BBM ditetapkan naik sebesar seratus rupiah, maka masyarakat dan dunia bisnis dapat berhitung dan beradaptasi secara terencana.

Dapat dikatakan bahwa pengguna komoditi BBM saat ini mendapat subsidi dari pengguna di masa datang, dimana jika kebijaksanaan subsidi ini terus diberlakukan maka mereka di masa datang pada suatu saat nanti harus melakukan adaptasi yang sangat drastis.

Fakta bahwa harga minyak dunia naik dari asumsi awal APBN US$65 / barrel menjadi US$139 / barrel tidak dapat dipungkiri memukul rakyat pengimpor minyak di dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Namun status sebagai ‘negara berkembang’ tidak lantas menjustifikasi intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi BBM.

Justru menurut paham ‘Neoclassical Counter-Revolution’ (lahir sekitar tahun 1980-an di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Jerman Barat), ketertinggalan negara berkembang disebabkan oleh lemahnya alokasi sumber daya sebagai akibat dari kesalahan kebijakan harga dan terlalu besarnya intervensi pemerintah. Menurut mereka, intervensi pemerintah inilah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Apabila negara berkembang ingin berubah menjadi negara maju, maka yang harus dilakukan bukanlah mereformasi sistem ekonomi luar negeri atau pinjaman luar negerinya, atau mengontrol pertumbuhan populasi, atau mensentralisasi perekonomian. Sebaliknya, pemerintah negara berkembang malah harus memberlakukan sistem pasar bebas (free market) dan membiarkan harga-harga terbentuk sesuai dengan ‘the magic of the marketplace’ dan ‘the invisible hand’ – dimana harga ditentukan murni berdasarkan pasar, yaitu besarnya permintaan versus besarnya penawaran. Dengan sistem pasar bebas ini maka sumberdaya akan teralokasi secara sempurna dan efisien.

Subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh rakyat Indonesia sebenarnya merupakan ‘wrong signaling’; seolah-olah BBM murah dan mudah diperoleh. Bayangkan saja; ada satu rumah tangga sederhana dengan total anggota lima orang (bapak, ibu, dan tiga anak) memiliki tiga buah mobil dan tiga buah motor. Mereka yang termasuk ke dalam golongan ‘kerah biru’ pun sekarang memiliki lebih dari satu motor di rumah atau tempat kostnya, dan enggan menggunakan kendaraan umum. Ini semua merupakan kesalahan dari intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi BBM yang terlalu berlebihan. Apabila pemerintah menaikkan harga BBM secara bertahap setiap bulan, atau sedikitnya setiap tahun, maka satu rumah tangga akan merasa cukup memiliki satu atau dua buah mobil, dan mereka yang tidak mampu akan berkenan menggunakan kendaraan umum. Nelayan akan kembali menggunakan tenaga angin untuk melaut, dan tidak lagi mengandalkan solar yang sebenarnya merupakan barang mahal. Para peminta-minta akan kembali ke daerahnya masing-masing untuk menanam pohon karet, padi, atau jarak, dan tidak lagi mengemis di Jakarta karena biayanya terlalu tinggi. ‘The invisible hand’ akan mengatur alokasi sumberdaya sedemikian sehingga optimum.

Di negara-negara maju, harga BBM kerap naik tanpa pergolakan berarti. Hal ini bukan berarti mereka tidak menderita, namun mereka menyikapinya dengan lebih bijaksana. Sepeda menjadi salah satu kendaraan andalan, dan sebisa mungkin penggunaan kendaraan umum lebih diutamakan daripada kendaraan pribadi. Semua penggunaan minyak yang tidak perlu akan dihemat, dan semangat inovasi menjadi tinggi. Inilah buah dari ‘free market’, dimana rakyat tidak dimanja oleh intervensi pemerintah yang berlebihan, dan dipaksa untuk berhemat sesuai dengan fakta yang tidak menyenangkan tersebut: BBM semakin langka, dan harga semakin tinggi.

BLT dan BKM

Ketika saya menuntut ilmu di Australia, saya merasa iri dengan sistem social safety net mereka. Di sana, para pensiunan dan pengangguran diberi uang tunai setiap bulan, yang besarnya lebih dari cukup untuk makan tiga kali sehari. Social safety net merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatasi kemiskinan. Berdasarkan target dan sasarannya, social safety net dapat diklasifikasi menjadi pemberian bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi harga, bantuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (termasuk bantuan kepada mahasiswa), kredit mikro, dan asuransi. Social safety net telah menjadi alat yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan telah terbukti berhasil di banyak negara berkembang.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) pada hakekatnya sama dengan social safety net tersebut di atas. Terlepas dari berbagai sinisme yang berkembang, saya rasa social safety net ini cukup membantu meringankan ‘kemiskinan’ yang diakibatkan oleh naiknya harga BBM, sekaligus merupakan bentuk empathy pemerintah terhadap rakyatnya. Pengelompokan BLT kedalam ranah ‘money politics’ selain sangat tidak relevan juga menunjukkan ketidaktahuan para komentator. Hampir di seluruh dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju, BLT atau social safety net ini merupakan cara normal dan lazim (common practice) untuk mengurangi beban hidup kelompok masyarakat miskin. Tidak ada yang istimewa dalam pemberian bantuan tunai kepada rakyat miskin atau yang membutuhkan.

Pengeluaran pemerintah (G), bersama-sama dengan besarnya konsumsi (C), investasi (I), ekspor (X) dan impor (M), merupakan faktor-faktor yang menentukan produk atau pendapatan nasional (baca: GDP). Dengan berkurangnya subsidi BBM, maka akan mengurangi pengeluaran atau anggaran pemerintah yang pada gilirannya dapat berdampak kontraktif terhadap sektor riil. Dalam konteks inilah BLT dan BKM sesungguhnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan konsumsi subsisten (Co) – yakni komponen autonomous dari konsumsi – sedemikian rupa agar penurunan produk atau pendapatan nasional yang diakibatkan oleh pengurangan subsidi BBM dapat terkompensasi sebagian. Co dalam pengertian sehari-hari dikenal juga sebagai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Dengan demikian, selain menunjukkan empathy kepada rakyat miskin, BLT dan BKM juga berdampak ekspansif terhadap produk atau pendapatan nasional.

Walaupun secara konsep dapat diterima, namun pada pelaksanaannya di lapangan BLT menemukan berbagai kendala, seperti data yang kurang akurat dan teknis pembagian dana yang kurang lancar. Dalam hubungan inilah perlunya suatu koordinasi yang substantif antara pemerintah daerah sebagai pihak yang paling dekat dengan rakyatnya (terutama mereka yang terpilih melalui Pilkada) dengan pemerintah pusat sebagai ‘penyandang dana’.

Berdamai dengan kenaikan harga BBM

Sudah saatnya kita berdamai dengan realita bahwa BBM memang merupakan barang langka yang harganya senantiasa naik. Selama kita tidak dapat memahami realita ini, selama itulah kita tidak akan bangkit menjadi bangsa yang besar. Kenaikan harga BBM seyogyanya disikapi dengan lebih bijaksana, dengan mengubah cara hidup yang selama ini ‘menghambur-hamburkan BBM’ ketimbang melakukan aksi-aksi anarkis di jalanan. Pemberian social safety net, asal tepat sasaran, merupakan salah satu cara yang kiranya wajar untuk mengkompensasi pengurangan subsidi BBM.

Saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan mengutip kalimat bijak: “negarawan memikirkan generasi mendatang, sementara politikus hanya memikirkan pemilu mendatang”. Mudah-mudahan rakyat Indonesia dapat berdamai dengan kenaikan harga BBM, serta dapat menghargai upaya-upaya pemerintah dalam memberikan BLT dan BKM, sehingga kita semua tidak ‘BT’ lagi.

 

Oleh: Estelita Hidayat, MBA

(Dimuat di Harian Kontan, 5 Juli 2008)

 

 




Index Article
04-06-2013 » Quo Vadis Oil Fuel Subsidy?
04-06-2013 » Quo vadis subsidi BBM?
18-04-2013 » Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 2)
18-04-2013 » Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 1)
06-08-2012 » EMR Ministerial Regulation No 7/2012 in the Framework of Game Theory
09-10-2009 » BBM, BLT, BKM, dan ‘BT’
11-05-2009 » Siapkah Kita Memaafkan Koruptor?
11-05-2009 » Selamat Hari Kartono