HOME
ABOUT US
SERVICES
OUR CLIENTS
CAREER
GALLERY
OPINION
CONTACT US
Training News
More News »


Call Us
+62 21 57903873 or click here to apply online
Investment Advisory Business Advisory Event Management

Opinion
11-05-2009
Siapkah Kita Memaafkan Koruptor?

Setelah heboh dengan dugaan suap di tubuh Badan Koordinasi Penanaman Modal, minggu-minggu terakhir ini kita kembali dikejutkan dengan berita-berita mengenai dugaan korupsi pada pengurusan Hak Guna Bangunan Hotel Hilton. Seakan tidak pernah cukup, dari bankir sampai DPR, dari pengacara sampai hakim, dari polisi sampai pengusaha, semua komponen bangsa bersama-sama melakukan korupsi. Hal ini mengingatkan saya pada wacana pengampunan terhadap pelaku korupsi yang digagas oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, yaitu pengampunan terhadap koruptor insaf dengan menggunakan hak oportunitasnya. Berbagai pro dan kontra pun muncul. Ada yang mengatakan hak oportunitas hanya bisa dijalankan di negara yang penegakan hukumnya sudah kuat. Namun ada pula yang mendukung rencana itu asal jelas mekanisme dan kriterianya,  seperti dikatakan Teten Masduki, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam situsnya. Intinya adalah jangan sampai penggunaan hak oportunitas menimbulkan abuse of power alias penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan – alih-alih menggiring para koruptor mengaku, yang terjadi malah semakin melindungi koruptor dari jeratan hukum.

Di balik pandangan pro dan kontra yang terus menyeruak, saya berpikir sebenarnya ide tersebut cukup cerdik dalam mengatasi korupsi yang sudah menggurita. Ada tiga alasan penting yang mendukung ide tersebut. Pertama, uang negara harus segera kembali. Kedua, perlu segera dicari jalan keluar yang lebih kreatif bagi peradilan korupsi yang cenderung bertele-tele dan sarat berbagai kepentingan. Ketiga, perlu dipikirkan suatu terobosan hukum agar penyidikan korupsi tidak menghambat perekonomian nasional, sedemikian rupa sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat tercipta serta berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Korupsi yang menggila

Mengapa uang negara harus segera dikembalikan? Ini karena korupsi mengakibatkan bangsa kita kehilangan banyak “kekayaan”. Bayangkan, hanya dari seorang David Nusa Wijaya yang barusan ini dicokok oleh FBI di Amerika Serikat saja, negara telah dirugikan 1,3 trilyun rupiah. Bukan hanya kerugian yang bersifat fisik (tangible), tetapi juga kerugian yang bersifat non-fisik dan/atau intelektual (intangible). Uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun sarana suprastruktur dan infrastruktur terpaksa lenyap tanpa bekas. Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura kita jadi semakin jauh tertinggal. Lebih ironis lagi bila melihat kenyataan betapa predikat yang disandang Indonesia saat ini hanyalah sebagai negara dengan tingkat kualitas SDM rendah serta mendapat label sebagai salah satu negara terkorup di dunia, hanya sedikit di atas Ghana dan Ethiopia.

Kita tidak menutup mata bahwa korupsi adalah dosa turunan yang terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jika pada zaman Orde Baru korupsi cenderung terpusat dan praktis hanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan, maka sejak era reformasi korupsi tersebar dari level tertinggi hingga terendah. Dari direktur sampai satpam, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, eksekutif sampai legislatif.

Dahulu penuntasan hukum terhadap kasus korupsi hampir semuanya praktis bagaikan hilang ditelan bumi. Namun kini pemerintahan SBY berusaha keras untuk membuktikan bahwa koruptor dapat diselidiki, ditangkap, dan masuk penjara. Masyarakat terpana melihat banyaknya kasus korupsi yang secara sistematis terus ditelusuri oleh tim SBY di berbagai tubuh instansi pemerintah. Pengungkapan korupsi itu bagaikan bola salju yang terus bergulir tanpa henti. Buktinya, saat kasus korupsi di KPU masih dalam proses peradilan, kita sudah dibanjiri dengan berita korupsi di Bank Mandiri, Departemen Agama, Departemen Perhubungan, Telkom, Jamsostek, PLN, RRI, DPR, Pertamina, hingga, belakangan ini, Mahkamah Agung dan BKPM, dan akan terus mengalir ke target-target pengungkapan atau penyidikan kasus korupsi berikutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan memperkaya diri para pejabat eksekutif maupun legislatif di masa lalu merupakan dosa sosial paling besar. Mahatma Gandhi menyebutnya sebagai perilaku politik tanpa hati nurani (politics without principle), yakni suatu gaya politik yang menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi semata. Sulit untuk dibantah bahwa di Indonesia praktek-praktek politik seperti itulah yang selama ini terjadi. Seharusnya tujuan azasi dari keputusan para elit adalah mengupayakan perbaikan nasib dari 200 juta lebih rakyat Indonesia, bukan justru hanya memikirkan keuntungan pribadi, keluarga dan golongan, sehingga akan mengakibatkan rakyat terus menderita dalam kemiskinan, keterpurukan, dan keterhinaan. Bukan hal aneh dan telah lazim diketahui bahwa selama ini tanpa adanya koneksi dengan pejabat tinggi, praktis hampir mustahil bagi ‘rakyat’ untuk mendapat access to wealth. Sebaliknya bagi mereka yang punya koneksi (tergantung zamannya: bisa ‘topi hijau’, ‘topi putih’, atau ‘topi hitam’) bisa menjadi kaya mendadak tanpa harus bersusah payah. Inilah yang disebut oleh Mahatma Gandhi sebagai dosa sosial berikutnya, yakni suatu dosa karena menjadi ‘kaya tanpa karya’ (wealth without work).

Membuang Waktu dan Energi

Sayangnya, langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan tim SBY tersebut terkesan belum optimal, meskipun pihak Kepolisian, BPK, Timtastipikor, kejaksaan, KPK dan BPKP terus bekerja keras. Bisa kita saksikan betapa proses peradilan korupsi terkesan bertele-tele dan tidak segera dituntaskan. Cukup banyak berita atau kasus korupsi yang timbul tenggelam. Mula-mula media gencar mengeksposnya, namun setelah diketahui bahwa kasus korupsi itu melibatkan orang penting di pemerintahan, maka dalam waktu cepat berita berikut proses peradilannya segera menghilang.

Memang sulit dibantah bahwa penyelesaian satu kasus saja bisa memakan waktu bertahun-tahun. Contohnya, kasus korupsi para pejabat dan konglomerat era orde baru yang sudah melalui berbagai persidangan, atau juga kasus korupsi Eddi Tansil yang menggondol uang negara trilyunan rupiah. Hingga detik ini, kasus-kasus tersebut tidak dapat dituntaskan, mengambang tanpa penyelesaian. Penyebabnya bisa karena penyidik kesulitan menemukan bukti, sementara para tersangka dapat ‘menghilang’ seperti pesulap handal David Copperfield. Belum lagi jika diperhitungkan adanya suatu ‘kelambanan’ atau inertia dari proses peradilan yang bertingkat-tingkat sampai ke Mahkamah Agung, atau justru bahkan karena adanya suatu kepentingan politik yang harus diamankan. Untuk itulah, sesuai dengan alasan saya yang kedua, proses peradilan korupsi yang prosedural agaknya cukup banyak menyita waktu, tenaga dan tentu saja biaya, sementara hasilnya tidak optimal. Sebagai alternatif kita perlu langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien dalam menangkap dan mengadili koruptor, sedemikian rupa sehingga langkah-langkah tersebut dapat memiliki nilai lebih, baik ditinjau dari sudut kepentingan negara, aparat hukum, maupun para koruptor itu sendiri.

Menghambat laju ekonomi

Lebih lanjut, mengacu pada alasan ketiga di atas, penyidikan korupsi di berbagai instansi pemerintahan yang dilakukan secara intensif sedikit banyak telah menghambat laju perekonomian nasional serta mengubah budaya kerja aparat pemerintah. Contoh gamblang adalah kenyataan betapa di cukup banyak BUMN, yang selama ini paling dicurigai sebagai sarang korupsi, telah sekitar hampir satu tahun terakhir ini mereka praktis ‘berhenti’ beraktivitas. Penyebab utamanya bukan hanya karena mereka disibukkan oleh adanya pemeriksaan dari aparat penegak hukum, namun lebih daripada itu mereka cenderung untuk memilih menjadi safety player. Agaknya lebih baik bagi mereka untuk ‘tiarap’ daripada melakukan sesuatu tetapi kemudian dianggap salah prosedur, selanjutnya berhadapan dengan proses pemeriksaan atau penyelidikan hukum, untuk akhirnya menjadi tersangka. Alhasil, lebih baik tidak berbuat apa-apa – paling apes perusahaan merugi dan direksi diganti.

Padahal, anggapan salah prosedur versi aparat penegak hukum (baca: penyidik) itu tidak selalu harus berkaitan dengan tindakan yang bertujuan korupsi, apalagi jika dianggap berkaitan dengan tindakan yang secara sengaja dan sistematis bertujuan untuk melanggar hukum. Di masa lalu lazim dipraktekkan dalam dunia bisnis kita ketika, pada suatu situasi tertentu dan sebagai tindakan taktis, para pelaku ekonomi justru perlu menyiasati prosedur agar proyek dapat berjalan lancar. Contohnya, ada bank-bank pemerintah yang bersedia memberikan pinjaman dengan bunga lebih rendah karena proyek yang dibiayai dinilai sangat prospektif, di samping itu debiturnya sudah dikenal baik dengan tingkat integritas yang tinggi. Memang hal tersebut memicu kesan ‘KKN’ dari pihak penyidik, tetapi sebenarnya praktek pemberian discount ini hanyalah strategi pemenangan persaingan. Atas dasar inilah maka, di masa sekarang ini, daripada dijadikan ‘tersangka salah prosedur’ bank-bank BUMN praktis cenderung tidak berani mengambil inisiatif yang bersifat ‘taktis’, sehingga debitur potensial pun terbang ke bank-bank non-BUMN yang lebih fleksibel.

Selain meningkatkan apatisme, investigasi demi investigasi ini juga mendera mental direksi dan staf BUMN. Staf dari bagian pengadaan, misalnya, akan meminta untuk dimutasi ke bagian yang lain karena tidak tahan dengan ‘teror’ yang dilakukan oleh penyidik. Di pihak lain proyek-proyek yang sudah ada di dalam pipe-line pun tidak dapat berjalan karena tidak ada yang bersedia menjadi ketua panitia lelang. Jadi, dapat dipastikan selama investigasi berlangsung, maka para direksi dan staf BUMN praktis tidak dapat menyumbangkan pikiran dan energi kreatif untuk kantor mereka. Keadaan stagnan inilah yang cukup mengganggu perekonomian nasional. Pasalnya, BUMN menguasai banyak sekali aset nasional yang berpengaruh pada harkat hidup rakyat banyak. Mulai dari insfrastruktur, pupuk, konstruksi, kertas, hingga bank, asuransi, telekomunikasi, dan pertambangan. Sekarang ini hampir semua teman-teman saya di BUMN ‘curhat’ mengenai kondisi yang membuat mereka ragu untuk melangkah, sehingga akhirnya memilih ‘diam’ saja asal selamat.

Walaupun secara pribadi saya mendukung ‘shock therapy’ ini – untuk membuat jera para pelaku, dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa datang – tetapi harus diakui bahwa perubahan drastis tersebut secara umum menimbulkan efek samping, kalau tidak bisa dikatakan sebagai ekses, yang luar biasa bagi BUMN. Memang, keadaan ini mau tidak mau harus dialami agar bangsa kita lebih maju. Ibarat proses penyembuhan yang membutuhkan banyak operasi, pemberantasan korupsi secara simultan dan komprehensif menimbulkan komplikasi dan pendarahan di mana-mana.

Demikianlah, proses penyelidikan korupsi di berbagai institusi yang sangat memakan waktu dan biaya itu telah berakibat pada turunnya semangat kerja – karena hampir semua pelaku ekonomi akan memilih menjadi safety player alias malas berinovasi – sedemikian rupa sehingga produktivitas menurun drastis, yang pada gilirannya dapat berujung pada suatu kemandekan total. Kiranya dapat dibayangkan bahwa jika pengusutan satu kasus korupsi saja mempunyai konsekuensi yang demikian banyak, maka bagaimana seluruh kasus korupsi di Indonesia – yang menurut data Kejagung mencapai 36 ribu kasus – bisa segera diselesaikan? Kapan bangsa ini dapat benar-benar bebas korupsi? Untuk itu, berdasarkan ketiga alasan tersebut, maka langkah paling tepat adalah mengampuni koruptor. Konsepnya jelas, uang negara bisa dikembalikan, serta bisnis dapat kembali berjalan normal. 

Saatnya Memaafkan

Untuk merealisasikan konsep pengampunan korupsi ini kita bisa berguru kepada tokoh perdamaian Afrika Selatan, Nelson Mandela. Meskipun kasusnya berbeda, namun kita bisa mengadopsi prinsip pengampunannya. Selama puluhan tahun konsep politik apartheid berlangsung, tak terhitung banyaknya korban kulit hitam sebagai akibat dari berbagai penyiksaan dan pembantaian sadis yang dilakukan oleh masyarakat kulit putih. Namun saat konsep politik itu berakhir dan Mandela menjadi presiden Afrika Selatan pertama dari kulit hitam, ia melakukan pengampunan terhadap praktis semua tindak kejahatan tersebut. Mandela merealisasikan gagasannya, yang meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk memaafkan kejahatan rasial di masa lalu, dengan jalan membentuk “The Truth and Reconciliation Commission.” Dalam forum atau komisi tersebut, semua kejahatan yang terjadi dari tahun 1960 sampai 1994 diinvestigasi. Semua pihak yang berkepentingan, baik pelaku maupun korban, dikumpulkan dalam suatu ‘ruangan’. Para pelaku harus menceritakan semua bentuk perlakuan sadis yang dilakukannya seperti penculikan, pemukulan, pembakaran, pemerkosaan dan pembunuhan secara live di depan keluarga korban, untuk kemudian pelaku menyatakan penyesalannya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu barulah pelaku akan memperoleh amnesti. Alangkah indahnya konsep memaafkan yang dibangun Mandela. Ia berhasil mengajak rakyatnya memaafkan kejahatan yang sungguh menyesakkan dada dan sulit dilupakan. Lalu, pertanyaannya sekarang, bisakah kita berbuat hal yang sama untuk para koruptor Indonesia?

Saya cukup berbesar hati menyadari bahwa kita memiliki Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang disahkan DPR tanggal 7 September 2004. Memang UU KKR lebih spesifik menangani masalah HAM dan implementasinya juga belum nampak. Belum terlalu lama berselang, pada tanggal 15 Agustus 2005, juga telah ditandatangani kesepakatan perdamaian antara Pemerintah RI dengan GAM. Dengan demikian saya menjadi semakin yakin bahwa ini adalah suatu bukti betapa Indonesia lebih memilih jalan damai dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, saya bermimpi bahwa konsep UU KKR dan semangat perdamaian di Aceh bisa diadopsi untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan politik, terutama dalam konteks pembahasan ini adalah kasus korupsi di Indonesia. Seperti yang telah terjadi di Afrika Selatan, saya membayangkan, jika semua koruptor dengan sukarela mengakui tindakan korupsinya di depan umum, lalu mengembalikan 100% harta yang dikorupsinya, maka, menurut saya, keadilan sudah ditegakkan dan mereka layak mendapat amnesti. Sebaliknya, jika mereka belum mengakui, maka proses peradilan harus diteruskan.

Dengan adanya peluang untuk mendapat amnesti, saya berharap semua koruptor akan memilih untuk berbondong-bondong mengakui perbuatan mereka, yang kemudian ditindaklanjuti dengan segera mengembalikan uang negara, sehingga mereka akhirnya dapat terbebaskan dari keharusan masuk penjara. Dengan demikian para pejabat BUMN dan instansi lainnya akan dapat kembali bekerja dengan tenang, serta tidak lagi membuang waktu dan tenaga dengan percuma, yang berarti tidak perlu merasa cemas untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat innovatif. Jadi, ide Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk mengampuni koruptor sesungguhnya bukanlah hal yang terlalu mengada-ada, asalkan uang negara benar-benar dapat dikembalikan serta diaudit secara transparan di hadapan masyarakat. Kita tinggal bertanya kepada hati nurani : “Siapkah kita memaafkan koruptor yang dengan sukarela mengakui perbuatannya dan mengembalikan kerugian negara?”

Oleh: Estelita Hidayat, MBA

(Dimuat di Harian Seputar Indonesia, 21 Januari 2006)

 




Index Article
04-06-2013 » Quo Vadis Oil Fuel Subsidy?
04-06-2013 » Quo vadis subsidi BBM?
18-04-2013 » Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 2)
18-04-2013 » Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 1)
06-08-2012 » EMR Ministerial Regulation No 7/2012 in the Framework of Game Theory
09-10-2009 » BBM, BLT, BKM, dan ‘BT’
11-05-2009 » Siapkah Kita Memaafkan Koruptor?
11-05-2009 » Selamat Hari Kartono