HOME
ABOUT US
SERVICES
OUR CLIENTS
CAREER
GALLERY
OPINION
CONTACT US
Training News
More News »


Call Us
+62 21 57903873 or click here to apply online
Investment Advisory Business Advisory Event Management

Opinion
18-04-2013
Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 2)

Dari perumusan kasus antara Pemerintah dan Pengusaha, serta dengan memasukkan nilai dari yang merupakan hasil yang diperoleh dari penggunaan berbagai strategi yang dipilih oleh kedua pemain, maka akan terbentuk table matriks pay-off terhadap Permen No.7 Tahun 2012 sebagai berikut.

 

 

Dalam hal Pemerintah:

·         adjust’ adalah tindakan Pemerintah untuk menyesuaikan dengan harapan Pengusaha, yaitu menyesuaikan Permen 7 dengan berbagai kebijakan baru yang membuka peluang ekspor ore (Permendag, Permen ESDM, dan Permenkeu).

·         don’t adjust’ adalah tindakan Pemerintah untuk tidak menyesuaikan dengan harapan Pengusaha, sehingga Perman 7 yang melarang ekspor ore sama sekali tetap diberlakukan.

 

Dalam hal Pengusaha:

·         adjust’ adalah tindakan Pengusaha untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, baik Permen 7 yang melarang ekspor ore maupun kebijakan baru yang membuka peluang ekspor ore.

·         don’t adjust’ adalah tindakan Pengusaha untuk tidak menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, baik yang melarang ekspor ore maupun yang membuka peluang ekspor ore. Dalam hal ‘don’t adjust’, Pengusaha hanya melakukan perlawanan (gugatan, demonstrasi, press conference) tanpa penyesuaian sama sekali.

 

PEMBAHASAN

Dari tabel matriks payoff di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

·         Kuadran I: adjust, adjust (payoff 10 untuk Pemerintah, payoff 6 untuk Pengusaha). Disini Pemerintah mendapatkan payoff maksimum, karena semua tujuannya tercapai, baik tujuan mengendalikan ekspor ore maupun peningkatan pendapatan melalui kebijakan bea ekspor. Demikian pula tujuan Pemerintah untuk ‘memaksa’ Pengusaha membangun smelter dan dengan demikian menyerap tenaga kerja. Sementara Pengusaha juga mendapatkan payoff yang maksimum (dibandingkan dengan payoff Pengusaha di kuadran lainnya), karena disini Pengusaha masih dapat melakukan ekspor walaupun tetap harus membangun smelter. Sehingga walaupun harus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, namun Pengusaha masih bisa mendapatkan profit.

Kuadran II: adjust, don’t adjust (payoff 4 untuk Pemerintah, payoff 0 untuk Pengusaha). Disini Pemerintah tidak mendapatkan payoff yang maksimum, karena Pengusaha tidak mau menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah walaupun sudah di-adjust. Pemerintah hanya mendapatkan tambahan pemasukan berupa bea ekspor dari para pemain yang memang sudah memiliki smelter, seperti ANTAM dan Vale. Tidak ada Pengusaha baru yang mengurus izin ekspor nya, karena semua sibuk menggugat Permen 7.

·    Kuadran III: don’t adjust, adjust (payoff 8 untuk Pemerintah, payoff 4 untuk Pengusaha). Disini payoff yang diperoleh Pemerintah cukup besar, karena Pengusaha berkenan menyesuaikan dengan Permen 7 tanpa perlu direvisi dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun demikian maksimum yang dilakukan Pengusaha hanyalah menjual ore nya ke smelter yang sudah ada atau saling bergabung untuk membangun smelter baru. Sehingga payoff yang diperoleh kedua pihak tidak optimum. 

·    Kuadran IV: don’t adjust, don’t adjust (payoff 2 untuk Pemerintah, payoff 0 untuk Pengusaha). Disini masing-masing pihak bertahan pada posisi awal mereka, tidak ada yang berkenan untuk menyesuaikan. Pemerintah bertahan dengan Permen 7 tanpa penyesuaian, sementara Pengusaha bertahan dengan gugatannya tanpa maksud membangun smelter atau menjual ore nya pada smelter yang sudah ada. Pemerintah masih mendapat point karena ekspor ore dapat ditutup sama sekali, lingkungan dapat terjaga, sementara smelter ANTAM dan Vale yang sudah ada tetap dapat berproduksi. Namun tentunya tidak ada tambahan pengusaha smelter baru, dan tidak ada tambahan pemasukan dari bea ekspor. Sementara Pengusaha dipastikan tutup atau bangkrut karena mereka tidak melakukan penyesuaian seperti yang diminta oleh Permen 7, sehingga tidak bisa produksi, dan hanya sibuk menggugat.

Dari matriks diatas dapat disimpulkan bahwa kedua pemain memiliki dominant strategy – strategi yang akan tetap optimum bagi pihaknya, apa pun yang dilakukan oleh pihak lainnya. Dominant strategy tersebut adalah adjust, adjust (kuadran I), karena baik Pemerintah maupun Pengusaha mendapatkan payoff yang optimum dibandingkan dengan kuadran lainnya.

Dari analisa sederhana menggunakan Game Theory ini, dapat disimpulkan bahwa strategi yang paling optimum bagi kedua pihak sebenarnya adalah saling melakukan penyesuaian, ketimbang bertahan pada posisi masing-masing. Pengusaha pertambangan sebaiknya menyesuaikan dengan kemauan Pemerintah, dengan resiko menurunnya keuntungan karena harus membangun smelter yang sangat mahal. Akan tetapi, dalam matriks digambarkan bahwa hal itu hanyalah bersifat sementara. Karena setelah smelter didirikan, maka keuntungan perusahaan akan jauh meningkat daripada ketika menjual bijih mentah. Adapun dari sisi Pemerintah, dengan melakukan adjust, maka Pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari ekspor terbatas yang dilakukan oleh perusahaan tambang, dengan tetap melaksanakan amanat UU No 4 tahun 2009 mengenai pembangunan smelter. Hal tersebut akan sangat membantu keuangan negara, perekonomian, lingkungan, tenaga kerja, dan rakyat Indonesia pada umumnya. Maka sangat tidak masuk akal apabila ada pihak yang masih bertahan tidak mau menyesuaikan dengan pihak lainnya, karena hasilnya akan kurang optimum bagi kedua pihak.

Apabila Pemerintah dan Pengusaha dapat dikatakan sebagai kepentingan nasional (keduanya adalah aset nasional), maka payoff tersebut dapat dijumlah untuk menunjukkan payoff secara nasional. Pada kuadran adjust, adjust jumlah payoff nya adalah 16, jauh lebih tinggi dibandingkan kuadran lainnya (4 pada kuadran II, 12 pada kuadran III, dan 2 pada kuadran IV).

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Dirjen Minerba, suka atau tidak suka, dengan Permen No. 7 Tahun 2012 ini, maka segala kegiatan ekspor dihentikan selama masa transisi 3 bulan (sejak Mei 2012), termasuk PT. ANTAM juga tidak boleh lagi melakukan ekspor.

Selama masa transisi, sesuai dengan Permen, seluruh pemilik IUP OP dan IUPK, serta IPR wajib membuat laporan kondisi di tambangnya dan memberikan laporan kepada dari Dirjen. Hasil dari laporan itu, rekomendasi antara lain adalah di mana tempat dan siapa saja pemilik IUP (baik tunggal ataupun konsorsium) harus membangun smelter.

Sedangkan dari sisi Pengusaha, Permen No.7 Tahun 2012 dianggap keputusan yang sangat terburu-buru, karena selain sosialisasi yang kurang dari Pemerintah, juga tidak ada way out atas regulasi yang dikeluarkan.

Bahwa kemudian Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan keinginan Pengusaha mengekspor mineral ore, sebaiknya dituruti oleh pihak Pengusaha dengan cara mengurus perizinan yang diperlukan sesuai dengan aturan baru yang ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Perdagangan, dan Keuangan. Dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, maka seyogyanyalah Pemerintah dan Pengusaha saling menyesuaikan untuk mendapatkan payoff yang optimum bagi bangsa Indonesia.

 

Estelita Hidayat, MBA

CEO BIDS Consultant

Dimuat pada majalah CoalMine No.4 Vol.1 Juli 2012




Index Article
04-06-2013 » Quo Vadis Oil Fuel Subsidy?
04-06-2013 » Quo vadis subsidi BBM?
18-04-2013 » Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 2)
18-04-2013 » Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 1)
06-08-2012 » EMR Ministerial Regulation No 7/2012 in the Framework of Game Theory
09-10-2009 » BBM, BLT, BKM, dan ‘BT’
11-05-2009 » Siapkah Kita Memaafkan Koruptor?
11-05-2009 » Selamat Hari Kartono