HOME
ABOUT US
SERVICES
OUR CLIENTS
CAREER
GALLERY
OPINION
CONTACT US
Training News
More News »


Call Us
+62 21 57903873 or click here to apply online
Investment Advisory Business Advisory Event Management

Opinion
18-04-2013
Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 1)

PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber  Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral yang dikeluarkan bulan Februari 2012 lalu banyak menuai permasalahan yang belum terselesaikan. Dampak dari Permen ini begitu luas di kalangan pengusaha pertambangan, sehingga menyebabkan beberapa aktivitas pertambangan sempat terhenti karena tidak memenuhi syarat yang tertuang di dalam Permen tersebut.

Sebenarnya regulasi pertambangan yang berkaitan dengan Permen No.7 2012 ini sudah lama diatur di dalam UU Pertambangan, dan sebenarnya Permen ini juga ditujukan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mineral di Indonesia. Penerbitan Permen No.7 2012 tidak lain adalah bentuk ketegasan Pemerintah Indonesia yang menilai beberapa pengusaha telah lalai dalam menjalankan UU Pertambangan yang berlaku.

Tulisan ini ingin memberikan pandangan bagaimana Pemerintah selaku regulator dan Pengusaha selaku pelaku usaha sebaiknya menyikapi Permen 7, dengan menggunakan landasan Game Theory.

 

LATAR BELAKANG DIKELUARKANNYA PERMEN NO. 7 2012 

Pada tahun 2009 Pemerintah telah mengeluarkan UU ESDM No. 4 Tahun 2009 yang mewajibkan pemrosesan dan pemurnian logam untuk dilakukan di dalam negeri.  Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan nilai tambah produk pertambangan dan juga demi kepentingan nasional. Tujuannya supaya Pemerintah dapat menetapkan domestic market obligation (DMO) untuk mineral dan batubara dan mendorong implementasi kaidah-kaidah good mining practices yang mengutamakan lingkungan, adanya jaminan kepastian berusaha, mengintegrasikan pengelolaan data pertambangan dan divestasi saham asing untuk pihak nasional.

Pemilik Kontrak, IUP Operasi Produksi dan IUP Khusus, harus melakukan pemurnian mineral supaya mineral tersebut menjadi memiliki nilai tambah. Pemerintah memberikan waktu bagi pengusah agar dapat melakukan persiapan yang diperlukan sekurang-kurangnya 5 tahun sejak UU ini diberlakukan, yaitu sampai dengan tahun 2014. Pemerintah mengharapkan pada Januari 2014 seluruh proses pengolahan dan pemurnian sudah berjalan dan pabrik-pabrik telah dapat beroperasi.

Untuk mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah mengeluarkan lagi PP No. 10 Tahun 2010, yang intinya adalah mengatur tata cara pertambangan, sehingga Negara mendapatkan bagian profit dari aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh pemilik IUP OP/K.

Tindaklanjut dari penertiban kegiatan IUP OP dan IUP K ini, kemudian pada Mei 2011 dilakukan rekonsiliasi IUP Nasional, untuk memperoleh data kegiatan pertambangan di setiap daerah, sehingga dilakukan juga inventarisasi untuk potensi daerah yg dapat dibangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Tahapan diatas, menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, ternyata tidak berhasil membuat pemilik IUP untuk secara serius menindaklanjuti pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dimaksud (smelter). Sejak Undang-Undang Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 itu disahkan, sampai dengan bulan Januari 2012, hanya sedikit sekali proposal pembangunan smelter/refinery mineral yang diusulkan oleh pemilik IUP, itu pun karena sudah ada. Alih-alih merencanakan pembangunan smelter, pemilik IUP malah jor-joran mengekspor mineral mentah ke manca negara, seakan-akan dikejar target sebelum berlakunya UU No 4 pada tahun 2014 nanti. Trend ekspor ore mineral ini, hingga Oktober 2011 telah mencapai rata-rata 8 kali lipat dibandingkan tahun 2008 (sebelum terbitnya UU No 4). Saat ini, misalnya, export Nikel ore sudah mencapai 33 juta ton, padahal tahun 2008 hanya 4 juta ton.

 

PERATURAN MENTERI (PERMEN) NO. 7 TAHUN 2012

Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM menilai bahwa bila tidak ada keseriusan untuk membangun pabrik pengolahan ore ini dari pemilik IUP, bukan tidak mungkin ketika UU no. 4 tahun 2009 itu jatuh tempo pada tahun 2014, jumlah ore yang tersedia tinggal sedikit sehingga tidak ekonomis untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian.

Karena itulah pada tanggal 6 Februari 2012, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Peraturan Menteri ini menjadi kontroversial karena terdapat pasal-pasal yang menurut pengusaha industri mineral sangat memberatkan. 

Pada Pasal 21 aturan peralihan disebutkan:

Sejak Permen ini berlaku, maka pemegang IUP Operasi Produksi [OP] dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya permen ini dilarang untuk menjual bijih [raw material atau ore] mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat 3 [tiga] bulan sejak dikeluarkannya.

Pada Pasal 22 disebutkan:

Pemilik IUP Eksplorasi dan Kontrak Karya yang dalam tahap eksplorasi dan membuat studi kelayakan sebelum Permen ini diberlakukan, wajib untuk melakukan penyesuaian rencana batasan minimum pengolaha dalam jangka waktu 3 tahun dan dilaporkan secara berkala ke dirjen, gubernur, walikota/bupati sesuai kewenangannya. Bila tidak dapat melakukan penyesuaian dimaksud, wajib berkonsultasi dengan dirjen.

Pada Pasal 23 disebutkan:

Pemegang IUP OP dan KK dalam tahap konstruksi, wajib melakukan penyesuaian rencana batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral dengan jangka waktu 4 tahun sejak permen ini berlaku, dan bila tidak bisa memenuhi sesuai rencana, maka wajib berkonsultasi dengan dirjen untuk melaksanakan pengolahan dan/atau pemurnian.

Dengan adanya peraturan menteri tersebut, maka para pengusaha di industri mineral bereaksi menentang peraturan tersebut. Dampak dari Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2012 dinilai tidak sesuai dengan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009. Adanya Permen tersebut membuat banyak pekerja tambang di-PHK sehingga beberapa advokat membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

 

SYARAT EKSPOR BIJIH MINERAL

Melihat keresahan dan gejolak yang terjadi di sektor pertambangan mineral, Pemerintah tidak tinggal diam. Setelah keluarnya Permen ESDM No 7 2012, berturut-turut dikeluarkan pula beberapa aturan tambahan yang memungkinkan pengusaha mineral tetap melakukan ekspor ore, dengan beberapa syarat sebagai berikut:

þ  Kementerian ESDM

1.  Pemegang IUP OP dan IPR dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri, apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

2.    Rekomendasi diberikan setelah pemegang IUP OP dan IPR memenuhi syarat antara lain:

a.   Status IUP OP dan IPR Clear and Clean (C&C),

b.   Melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada negara,

c.    Menyampaikan rencana kerja dan/atau kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri,

d.   Menandatangani pakta integritas.

þ  Kementerian Perdagangan

1.  Ekspor bijih mineral hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan ekspor terdaftar produk pertambangan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

2.    Untuk mendapatkan pengakuan ekspor terdaftar produk pertambangan, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan:

a.   Fotokopi IUP OP dan IPR;

b.   Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c.    Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d.   Rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

3.    Pengakuan ekspor terdaftar produk pertambangan berlaku selama dua tahun.

þ  Kementerian Keuangan

1.   Ekspor bijih mineral logam (21 produk), mineral bukan logam (10 produk) dan batu (34 produk) dikenai bea ekspor sebesar 20%.

2.    Campuran bijih mineral yang mengandung dua atau lebih jenis bijih mineral dapat dikenai bea keluar 20%.

·   Sumber: Peraturan Menteri ESDM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan

Satu hal yang ditekankan oleh Dirjen Minerba bahwa seluruh kebijakan pertambangan dibuat mengacu pada arahan Menteri ESDM yaitu "ESDM Untuk Kesejahteraan Rakyat".

Saat ini di Ditjen Minerba sudah diberlakukan layanan 1 pintu, dimana para pengusaha yang ingin mengurus persyaratan izin ekspor dapat melakukannya di loket yang tersedia. Harapan Ditjen Minerba tentunya agar tambang-tambang mineral dapat ditertibkan, ekspor dikendalikan (tidak jor-joran lagi), dan perecanaan pembangunan smelter dapat direalisasikan.

 

GAME THEORY

Game Theory mula-mula dikembangkan oleh ilmuan Prancis bernama Emile Borel. Secara umum teori ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindakan perusahaan, seperti misalnya untuk memenangkan persaingan usaha. Seperti kita ketahui, setiap perusahaan pada umumnya harus menghadapi persaingan. Agar dapat memenangkan persaingan itulah diperlukan analisa dan pemilihan strategi pemasaran yang tepat, khususnya strategi bersaing yang paling optimal bagi perusahaan yang bersangkutan.

Model-model dalam Game Theory diklasifikasikan dengan sejumlah cara, seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian, dan jumlah strategi yang digunakan dalam permainan.

Manfaat dari Game Theory adalah:

1.     Mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan, baik dalam situasi persaingan maupun kerjasama.

2.     Menguraikan metode kuantitatif yang sistematis bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tepat dan optimum.

3.     Memberi gambaran dan penjelasan mengenai fenomena dan isu-isu situasi persaingan seperti tawar-menawar.

 


 

ANALISA DAMPAK DIKELUARKANNYA PERMEN NO.07 2012 DENGAN MENGUNAKAN GAME THEORY  

Berikut ini akan dipaparkan analisa terhadap Permen No.7 Tahun 2012 dengan menggunakan Game Theory. Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa skema yang akan digunakan untuk menganalisa ‘cara bermain’ Pemerintah dan Pengusaha mineral dalam menyikapi Permen No 7.

 

 

TWO-PERSON GAME

Pemerintah dan pengusaha mineral dalam Game Theory digambarkan sebagai dua pemain yang saling melakukan interaksi. Dua pemain yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan produk yang relatif sama, yang saling ‘bersaing’ dalam suatu pasar untuk mencapai payoff masing-masing. ‘Payoff’ atau reward masing-masing pihak berbeda:

·         Payoff bagi Pemerintah adalah pengendalian ekspor ore, peningkatan nilai tambah, pengendalian lingkungan, pemasukan bagi Pemerintah melalui bea ekspor dan devisa, serta pembukaan lapangan kerja (akan ada tambahan sekitar 300 tenaga kerja untuk setiap smelter yang dibangun).

·         Payoff bagi Pengusaha adalah profit.

REPEATED – FINITE GAME

Pemerintah sebagai regulator memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh Pengusaha, sedangkan Pengusaha memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas peraturan yang dikeluarkan tersebut jika memang beralasan. Dalam Game Theory, dikatakan repeated jika interaksi antar pemain terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu (finite) ataupun dalam jangka waktu yang belum dapat dipastikan (infinite).

Dalam kasus ini, Permen No.7 Tahun 2012 terbatas pada dilakukannya kegiatan  pemurnian mineral yang dilakukan oleh pengusaha tambang dalam rangka memenuhi syarat yang diberlakukan Pemerintah terhadap pengusaha tambang mineral agar dapat melakukan ekspor. Dapat dikatakan ‘game’ ini dipastikan berakhir pada Januari 2014, saat UU Minerba No 4 2009 secara resmi diberlakukan.

TIT-for-TAT STRATEGY

Strategi ini adalah strategi kerjasama berbasis saling membalas. Strategi ini mencari pilihan yang paling tepat dalam menghadapi dilema yang dihadapi Pengusaha dalam menyingkapi Permen No.7 Tahun 2012. Konsep ini mencoba menganalisa kompetisi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pengusaha tambang mineral.

Apabila diurutkan, maka permainan saling berbalas antara Pemerintah dengan Pengusaha terjadi sebagai berikut:

·    Pemerintah : UU No 4 tahun 2009 (dikeluarkan tanggal 12 Januari 2009) yang mewajibkan pemilik kontrak IUP OP dan IUP K melakukan pemurnian mineral paling lambat 5 tahun sejak dikeluarkannya UU ini.

·    Pengusaha : malah melakukan ekspor ore besar-besaran sejak dikeluarkannya UU No 4 ini, dengan target mengekspor sebanyak-banyaknya sebelum tahun 2014.

·    Pemerintah : Permen ESDM No 7 tahun 2012 (dikeluarkan tanggal 6 Februari 2012) yang melarang pemilik IUP OP dan IPR mengekspor ore dalam waktu 3 bulan setelah dikeluarkannya Permen ini.

·    Pengusaha : Judicial review terhadap Permen No 7 (diajukan bulan Maret 2012).

·    Pemerintah : Melakukan rapat koordinasi bidang perekonomian pada tanggal 1 Mei 2012 yang ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan tambahan seperti Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (7 Mei 2012), Perdirjen No. 574.K/30/DJB/2012 tentang Ketentuan Tata Cara dan Persyaratan Ekspor Produk Pertambangan (11 Mei 2012), Permen ESDM No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Permen ESDM No. 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian (16 Mei 2012), serta Permenkeu No. 75/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (tgl 16 Mei 2012).

·    Pengusaha : sebagian mengurus syarat-syarat untuk mendapatkan izin ekspor, sebagian lainnya masih tetap menggugat Permen 7.

 

Estelita Hidayat, MBA

CEO BIDS Consultant

Dimuat pada majalah CoalMine No.4 Vol.1 Juli 2012




Index Article
04-06-2013 » Quo Vadis Oil Fuel Subsidy?
04-06-2013 » Quo vadis subsidi BBM?
18-04-2013 » Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 2)
18-04-2013 » Peraturan Menteri ESDM No 7 tahun 2012 di dalam kerangka Game Theory (Part 1)
06-08-2012 » EMR Ministerial Regulation No 7/2012 in the Framework of Game Theory
09-10-2009 » BBM, BLT, BKM, dan ‘BT’
11-05-2009 » Siapkah Kita Memaafkan Koruptor?
11-05-2009 » Selamat Hari Kartono